Tahu tidak, keputusan anggaran di Jakarta pekan ini bisa menentukan masa depan pendidikan anak-anak kita di Nabire?
Pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyepakati postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 pada Pembicaraan Tingkat I, Kamis, 24 September 2026. Dalam postur tersebut, anggaran pendidikan dipatok sebesar Rp820,9 triliun, yang mengalami kenaikan 13,9 persen apabila dibandingkan dengan outlook APBN 2026 senilai Rp720,8 triliun. Rancangan undang-undang ini akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR, Selasa, 29 September 2026, untuk disahkan.
Dana sebesar itu terbagi dalam tiga jalur: Belanja Pemerintah Pusat Rp490,7 triliun, Transfer ke Daerah Rp277,1 triliun, dan pembiayaan Rp53 triliun. Sepekan sebelumnya, Komisi X DPR juga menyetujui kenaikan pagu Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) 2027, dari Rp61,1 triliun menjadi Rp89,1 triliun. Tambahan itu mencakup Rp5 triliun untuk revitalisasi sekolah dan Rp23 triliun untuk gaji serta tunjangan guru yang beralih status dari PPPK paruh waktu ke PPPK penuh waktu.
Yang menarik, di dalam pos pendidikan itu masih tercantum program Makan Bergizi Gratis (MBG) senilai Rp240 triliun untuk 60,6 juta penerima. Angka ini disampaikan Menteri Keuangan saat itu, Purbaya Yudhi Sadewa, dalam konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan 2027 di Jakarta, 14 Agustus 2026. Perlu dicatat, Purbaya sudah tidak menjabat sejak digantikan Suahasil Nazara pada 14 September 2026. Menteri Keuangan yang kini menjabat, Suahasil Nazara, menyebut RAPBN 2027 kemungkinan besar jadi kali pertama belanja negara Indonesia melampaui Rp4.000 triliun.
Kenapa MBG masih menumpang pos pendidikan? Mahkamah Konstitusi lewat Putusan Nomor 40/PUU-XXIV/2026 yang dibacakan 30 Juli 2026 sebenarnya memerintahkan anggaran MBG dipisah dari anggaran pendidikan, paling lambat pada APBN 2028. Pemerintah memilih menunda pemisahan itu karena RAPBN 2027 sudah dalam tahap finalisasi saat putusan itu keluar. Ada juga dua angka penerima MBG yang jangan tertukar: RAPBN menyebut 60,6 juta penerima, sementara Badan Gizi Nasional (BGN) menargetkan 72.464.886 penerima manfaat untuk 2027, sesuai keterangan Kepala BGN Sudaryono dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR RI, 3 September 2026. Keduanya benar, tapi mengacu pada dokumen dan konteks yang berbeda.
Lalu, apa hubungannya dengan Papua Tengah? Anggaran pendidikan pusat tidak langsung membiayai jenjang SMA dan SMK karena itu kewenangan provinsi. Yang menyentuh Papua Tengah justru Transfer ke Daerah Rp277,1 triliun pada fungsi pendidikan, ditambah Dana Otonomi Khusus 2027 untuk seluruh provinsi wilayah Papua senilai Rp9,3375 triliun yang menurut Nota Keuangan diprioritaskan untuk pendidikan, kesehatan, dan MBG. Melalui Surat Penegasan Nomor 38/VII/2026/BP3OKP.PT, Pemerintah Provinsi Papua Tengah mewajibkan agar paling tidak 30 persen dari Dana Otsus diarahkan ke sektor pendidikan mulai tahun anggaran 2027. Di lapangan, Pemprov Papua Tengah tahun ini membiayai pendidikan gratis untuk 58.920 siswa SMP, SMA, SMK, SLB, dan asrama sekolah dengan anggaran Rp77,8 miliar, seperti disampaikan Gubernur Meki Fritz Nawipa. Program Sekolah Sepanjang Hari (SSH) juga berjalan di 10 sekolah di delapan kabupaten, dan baru diperluas ke Kabupaten Puncak Jaya pada 23 September 2026, ditambah target sertifikasi 1.000 guru per tahun.
Jadi, uang Rp820,9 triliun yang disepakati di Jakarta tidak langsung mengisi kelas-kelas di Nabire. Yang sampai adalah transfer dana, prioritas Dana Otsus, dan program-program pusat seperti PIP dan KIP Kuliah, sementara beban sekolah gratis dan SSH masih ditanggung sendiri oleh anggaran provinsi. Menurutmu, jalur anggaran mana yang paling perlu diawasi warga Papua Tengah agar benar-benar sampai ke sekolah anak-anak kita?
Baca juga: 82 Pedagang Direlokasi ke Taman Gizi, Lapak Dibagi Lewat Undian
Komentar