Selama ini urusan teritorial TNI Angkatan Darat di Papua Tengah diatur dari Jayapura. Bagaimana kalau pusat komandonya justru pindah ke Nabire?
Itulah yang sedang disiapkan TNI AD. Sebuah Komando Daerah Militer baru untuk Provinsi Papua Tengah, berkedudukan di Kabupaten Nabire, dijadwalkan diresmikan pada 5 Oktober 2026. Peresmian itu bersamaan dengan peringatan HUT Ke-81 TNI. Peresmiannya berlangsung serentak dengan empat Kodam baru di Yogyakarta, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, dan Kepulauan Riau. Perayaan dipusatkan di Monas, Jakarta.
Kodam Papua Tengah membawahi Korem 173/Praja Vira Braja beserta enam Kodim di Papua Tengah. Keenamnya meliputi Kodim Nabire, Deiyai, Intan Jaya, Puncak Jaya, Puncak, dan Mimika. Kodam XVII/Cenderawasih di Jayapura kelak hanya menangani Provinsi Papua dan Papua Pegunungan. Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Febriel Buyung Sikumbang menyampaikan susunan tersebut di Jayapura pada Minggu (27/9/2026). Ia menegaskan wilayah tanggung jawab Kodam baru meliputi seluruh kabupaten di Papua Tengah.
Apa alasan pembentukan Kodam baru? Pangdam Febriel menyatakan tujuannya memperpendek rentang komando penanganan keamanan. Selama ini Kodam XVII/Cenderawasih harus mengurus tiga provinsi sekaligus. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak memberikan catatan penting. Kehadiran Kodam baru tidak berarti persoalan Organisasi Papua Merdeka langsung ditangani satuan ini. Menurut Maruli, penanganan OPM tetap berada di bawah Satgas Habema. Kodam fokus menjalankan tugas teritorial, seperti mendata wilayah dan memperbaiki fasilitas umum setelah daerah dinyatakan aman.
Persiapan di lapangan masih berjalan. Danrem 173/PVB Brigjen TNI Vivin Alivianto menyebutkan penyediaan lahan, fasilitas, dan tempat tinggal personel terus berproses per Selasa (22/9/2026). Sebagian personel Korem 173/PVB dialihkan ke struktur Kodam baru. Dukungan warga Nabire telah muncul lebih awal. Masyarakat adat di Kampung Manunggal Jaya, Distrik Makimi, menyerahkan 50 hektare lahan pada 18 Juni 2026. Kepala Dusun II Kampung Makimi, Markus Imbiri, memastikan penyerahan dilakukan sukarela dengan proses adat tuntas sejak 2018.
Bagi warga Nabire dan Papua Tengah, peristiwa ini bukan sekadar seremoni militer di Jakarta. Selama ini keputusan teritorial diambil dari Jayapura. Mulai Oktober nanti, pusat pengambilan keputusan bergeser ke Nabire. Perkembangan ini sejalan dengan dinamika pembahasan RUU Satu Data yang memperkuat tata kelola daerah. Peran satuan Teritorial Pembangunan di bawah Kodam baru sudah dirasakan warga. Pada Agustus 2026, Korem 173/PVB mengerahkan pasukan memadamkan kebakaran hutan dan lahan yang memicu kabut asap di Nabire. TP PKK Nabire turut membagikan masker dan air mineral kepada warga terdampak.
Sejumlah pertanyaan masih belum terjawab. Nama resmi Kodam Papua Tengah dan pejabat Pangdam belum diumumkan. KSAD Maruli menyatakan penamaan kelima Kodam baru tersebut belum ditetapkan. Perbedaan perhitungan total Kodam TNI AD di berbagai media membuat angka pastinya menunggu penegasan resmi.
Jadi, menurutmu, mana yang lebih penting bagi warga Papua Tengah — rantai komando yang makin pendek, atau kejelasan siapa yang nanti memimpin sebagai Pangdam di Nabire?
Baca juga: RUU Satu Data Menuju Sah, Apa Dampaknya bagi Papua Tengah?
Komentar