Pernah bayangkan nama kampung di Papua Tengah disebut di forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)? Itu yang terjadi pekan lalu di New York.
Dalam Debat Umum Sidang Majelis Umum PBB ke-81 di New York, beberapa pemimpin negara Pasifik meminta Indonesia mengizinkan kunjungan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia ke Papua Barat. Perdana Menteri Kepulauan Solomon Matthew Cooper Wale menyampaikan desakan itu pada Jumat, 25 September 2026. Wakil Tetap Vanuatu untuk PBB Odo Tevi dan Presiden Kepulauan Marshall Hilda Heine menyusul dengan pernyataan serupa pada Senin, 28 September 2026. Indonesia menanggapi lewat hak jawab pada hari yang sama.
Menurut laporan RNZ, Wale mengatakan Kepulauan Solomon menghormati kedaulatan dan keutuhan wilayah Indonesia, tetapi berbicara terbuka justru karena hubungan persahabatan itu. Ia meminta laporan dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Papua Barat diverifikasi secara independen, dan memperbarui seruan para pemimpin Forum Kepulauan Pasifik (PIF) agar kunjungan Komisaris Tinggi HAM PBB tidak ditunda lagi. Odo Tevi menyampaikan hal senada, menyebut Vanuatu masih prihatin dengan laporan-laporan yang menimpa penduduk asli Papua di Papua Barat, menurut catatan suarapapua.com. Heine, di sisi lain, menegaskan kembali posisi komunike PIF, termasuk undangan Indonesia kepada Komisioner Tinggi HAM PBB pada 2018 yang belum terealisasi.
Delegasi Indonesia menolak apa yang disebutnya tudingan sepihak, bahwa persoalan keamanan dan pembangunan di Papua merupakan kebijakan yang secara sistematis melanggar HAM. Menurut siaran pers Kementerian Luar Negeri RI yang dikutip ANTARA, Indonesia menegaskan setiap dugaan pelanggaran HAM yang kredibel ditangani lewat lembaga nasional, termasuk Komnas HAM. Delegasi Indonesia juga menyoroti korban dari pihak sipil: tiga aparatur sipil negara yang tewas usai menyalurkan bantuan ternak di Jayawijaya, Papua Pegunungan, seorang pengemudi pengangkut kebutuhan pokok, serta sembilan perempuan dan anak yang diculik di Mimika. Menteri Luar Negeri RI Sugiono, dalam pidatonya di Debat Umum 25 September, turut dikutip menegaskan bahwa Indonesia adalah satu kesatuan dari Aceh hingga Papua.
Kasus penculikan yang disebut delegasi Indonesia itu terjadi persis di halaman kita. Sembilan perempuan dan anak diculik di Distrik Jila, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, sekitar 17-18 Agustus 2026. Kapolres Mimika AKBP Alfredo Agustinus Rumbiak menyebut seluruh korban perempuan berusia 13 sampai 17 tahun, sebagian masih siswa sekolah dasar. Satu korban, Nemerina Uamang, dievakuasi ke Timika pada Senin, 14 September 2026. Satu korban lain, Yosina Tsenawatme, ditemukan meninggal dunia dan dimakamkan secara adat. Hingga 28 September 2026, tujuh korban masih belum kembali. Artinya, perdebatan di New York bukan cerita jauh bagi warga Nabire dan Timika — ia menyangkut tetangga sendiri.
Tekanan diplomatik ini juga tidak berdiri sendiri. Awal September 2026, negara-negara Melanesian Spearhead Group menyatakan status keanggotaan asosiasi Indonesia akan ditinjau pada KTT MSG 2027 bila kunjungan Komisioner Tinggi HAM PBB ke Papua Barat tetap tak difasilitasi. Di jalur lain, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat sejak 7 Juli 2026 menetapkan status Level 4 Do Not Travel untuk Papua Tengah dan Papua Pegunungan karena risiko kerusuhan sipil, seperti yang pernah diulas dalam pembahasan RUU Satu Data. Sorotan seperti ini yang dibaca maskapai, asuransi perjalanan, dan lembaga donor saat menilai daerah kita.
Yang membuat posisi Indonesia makin disorot, negara ini justru sedang menjabat Presiden Dewan HAM PBB tahun 2026, jabatan yang baru pertama kali diraih Indonesia sejak Dewan itu dibentuk 2006. Belum ada kesepakatan soal kapan atau apakah kunjungan Komisioner Tinggi HAM PBB ke Papua Barat akan terjadi — seruan itu sendiri sudah disampaikan PIF sejak 2019.
Bagi kamu yang tinggal di Papua Tengah, kasus Mimika bukan sekadar berita nasional yang numpang lewat, tapi bagian dari cerita yang kini didengar dunia. Menurutmu, apa yang paling perlu diperhatikan pemerintah daerah dari sorotan internasional ini?
Baca juga: Kadin Papua Tengah Tetapkan Lima Sektor demi Lepas dari Tambang
Komentar