Pernah kepikiran kenapa ekonomi Papua Tengah bisa naik-turun tajam padahal aktivitas warga sehari-hari terasa tetap saja? Jawabannya ada pada satu sektor yang menguasai hampir seluruh perekonomian provinsi ini.
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Papua Tengah menetapkan lima sektor prioritas untuk kerja 2027 dalam Rapat Pimpinan Provinsi (RAPIMPROV) II, Kamis, 24 September 2026, di Aula Guest House Nabire. Forum yang dibuka Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa itu memilih mineral, perikanan, pertanian, peternakan, serta penguatan UMKM dan koperasi, dengan logistik sebagai penopang.
Keputusan ini muncul di tengah kondisi yang cukup berat, seiring dinamika harga pangan dan ekonomi global. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Nabire, Dio Benuvin Perkasa Ginting, mencatat kontribusi tambang terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) Papua Tengah mencapai 76,51 persen pada triwulan II 2026. Saat penjualan Freeport anjlok, ekonomi provinsi ini langsung terkontraksi 15,44 persen dibanding periode sama tahun sebelumnya. Namun bila tambang dikeluarkan dari hitungan, kata Ginting, ekonomi Papua Tengah justru masih tumbuh 5,45 persen. Artinya bukan usaha warga yang melemah, melainkan struktur ekonomi yang terlalu bertumpu pada satu sektor.
Dari lima sektor itu, mineral tetap dipertahankan tapi diarahkan lebih tertata. Pemerintah Provinsi Papua Tengah sudah mengusulkan 20 Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), berpayung Peraturan Daerah Khusus Nomor 6 Tahun 2026. Kepala Dinas ESDM Papua Tengah, Frets James Boray, menyebut usulan itu sebagai langkah menertibkan tambang ilegal. Aturan itu juga memberi gubernur kewenangan menerbitkan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) sendiri jika Kementerian ESDM tidak menindaklanjuti usulan dalam tiga bulan. Satu IPR berlaku untuk lahan 10 hektare dengan retribusi Rp100 juta, dan wajib diberikan kepada pemilik hak ulayat atau koperasi masyarakat adat. Ketua Umum Kadin Papua Tengah, Alexander Gobai, berharap IPR bisa terbit tahun ini.
Sektor perikanan paling langsung menyentuh warga Nabire. Pusat Pendaratan Ikan (PPI) Waharia kini punya tiga unit penyimpanan dingin berkapasitas total 60 ton, dua di antaranya sudah diperbaiki dan diuji coba. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Papua Tengah, Carlos Matuan, menyebut optimalisasi cold storage itu sebagai salah satu program prioritas gubernur. Pemprov juga merencanakan pelabuhan nelayan baru di Nabire tahun depan, lengkap dengan cold storage dan pabrik es tambahan. Produksi perikanan tangkap Papua Tengah tercatat 26.116 ton pada 2026, dan rantai pasoknya diarahkan lewat Kampung Nelayan Merah Putih menuju PPI sebagai pusat pelelangan.
Meski begitu, jalan menuju diversifikasi ini masih berliku. Gubernur Nawipa menyoroti tingginya biaya logistik yang membuat hasil laut seperti kepiting sulit dijual ke luar Papua. Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Papua Tengah, yang diharapkan menjadi mitra kerja sama usaha, juga belum tuntas. Di sisi ketenagakerjaan, Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 tetap Rp4.285.848, sama dengan tahun sebelumnya alias tidak naik sama sekali. Alexander Gobai mengatakan Kadin akan mengkaji ulang persoalan UMP ini dengan melihat kondisi riil dunia usaha.
Kadin sendiri berencana membagi pengurusnya per sektor, dengan penanggung jawab tingkat provinsi dan kabupaten, agar lima prioritas ini tidak berhenti sebagai daftar rencana. Hasil RAPIMPROV akan disusun menjadi master plan dan profil bisnis per sektor, dibantu akademisi dan konsultan, lalu diselaraskan dengan program dinas teknis untuk masuk rencana kerja 2027.
From lima sektor itu, mana yang menurutmu paling mungkin benar-benar mengubah dompet warga Nabire dalam waktu dekat?
Baca juga: Ribka Haluk, Eks Pj Gubernur Papua Tengah, Dorong NTT Berinovasi
Komentar