ADVERTORIAL — Konten ini merupakan kerja sama GerbangCenderawasih.com dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Papua Tengah.
Mengapa sebagian masyarakat di Papua Tengah masih memandang keluarga berencana (KB) sebagai larangan memiliki banyak anak? DP3AKB Papua Tengah dan BKKBN menilai kuncinya ada pada cara menyampaikan pesan: menghargai adat, memakai bahasa daerah, dan melibatkan tokoh masyarakat.
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Papua Tengah mengadakan kegiatan pengembangan strategi operasional promosi dan konseling kesehatan reproduksi yang disesuaikan dengan kearifan lokal pada Kamis, 30 April 2026, di Nabire, seperti diberitakan Sasagupapua.com. Menurut KabarPapua.co, kegiatan bersama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Provinsi Papua itu berlangsung dua hari, 30 April–1 Mei 2026, di Aula Hotel Carmel, Nabire.
Pesertanya beragam. Sasagupapua.com mencatat kehadiran perwakilan dari delapan kabupaten se-Papua Tengah. KabarPapua.co merinci peserta dari tenaga medis delapan puskesmas, dinas kesehatan, DP3AKB kabupaten, lembaga adat, hingga perwakilan sejumlah klasis. RRI juga mencatat keterlibatan tokoh adat, tokoh agama, organisasi perempuan, dan mitra pembangunan dalam pertemuan di Hotel Carmel Kalibobo itu.
Meluruskan Anggapan soal KB
Kepala DP3AKB Papua Tengah, Agustinus Bagau, mengakui masih ada anggapan keliru di tengah masyarakat. “Khususnya masyarakat asli Papua, mereka masih menilai keluarga berencana (KB) ini adalah membatasi memiliki anak. Hal itulah yang ingin kami jelaskan ke mereka, bahwa kami tidak membatasi ini. Tapi lebih pada cara mengatur jarak kelahiran, agar anak yang dilahirkan benar-benar diurus dengan baik,” ujarnya dalam sambutan, seperti dikutip KabarPapua.co.
Menurut RRI, Agustinus menyebut kuatnya persepsi keliru tentang kesehatan reproduksi dan KB sebagai tantangan utama di provinsi ini. “Terkait kegiatan yang kita lakukan hari ini adalah bagaimana delapan kabupaten di Provinsi Papua Tengah benar-benar melihat bagaimana reproduksi ibu-ibu. Yang jelas kita ketahui bahwa memang Papua Tengah ini cukup berat untuk mengurus tentang reproduksi,” katanya.
Kepada Sasagupapua.com, Agustinus menyebut persoalan keluarga di Papua Tengah sangat mendasar. Ia menilai perhatian besar Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah, terutama bagi kaum ibu, memungkinkan dinasnya menjalankan kegiatan prioritas ini. Karena itu, DP3AKB memilih metode yang bisa diterima sesuai kearifan lokal dan ingin menjadi penyampai pesan agar masyarakat mengubah perilaku dan lebih fokus mengurus keluarga.
Agustinus juga menekankan peran ayah. Ia menyinggung program GENTING dan GATIE yang menitikberatkan peran keluarga secara utuh. Menurutnya, “mengurus anak tidak hanya dibebankan kepada ibu, tapi bapak juga harus mengambil bagian,” seperti dikutip Sasagupapua.com. Ia berharap peserta dari delapan kabupaten kembali ke daerahnya sebagai pembawa pesan bahwa kesehatan reproduksi penting bagi ibu usia produktif. Menurut RRI, pemerintah berharap para peserta menjadi agen perubahan yang menyebarluaskan arti penting kesehatan reproduksi kepada masyarakat, sehingga kualitas hidup keluarga di Papua Tengah terus membaik.
BKKBN: Program KB Bukan Pembatasan
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Papua, Sarles Brabar, menegaskan hal serupa. “Jangan sampai mereka memahami bahwa KB itu membatasi orang tidak boleh punya anak banyak,” katanya, dikutip Sasagupapua.com. Menurut dia, KB adalah layanan untuk membantu keluarga merencanakan dan membimbing rumah tangganya menjadi keluarga yang sehat dan berkualitas.
Sarles menjelaskan bahwa pendekatan budaya dipilih karena kesehatan reproduksi kerap dianggap tabu. “Sebab dengan mengintegrasikan nilai-nilai adat, bahasa daerah, dan pelibatan tokoh masyarakat, pesan kesehatan reproduksi diharapkan lebih mudah diterima dan diterapkan oleh remaja serta masyarakat luas,” ujarnya kepada KabarPapua.co.
Menurut Sasagupapua.com, Sarles menempatkan kesehatan reproduksi sebagai fondasi pembangunan manusia di provinsi baru ini, dengan harapan dampaknya terasa dalam lima tahun ke depan. Ia mengapresiasi langkah pemerintah daerah dan menilai pembangunan nonfisik harus berjalan seiring dengan pembangunan infrastruktur. Ia juga menegaskan BKKBN tidak bekerja sendiri, tetapi harus bergandengan dengan dinas kesehatan dan instansi terkait. Kepada KabarPapua.co, Sarles menambahkan bahwa kualitas sumber daya manusia sangat penting bagi Papua Tengah sebagai provinsi baru, dan program KB mengutamakan terwujudnya keluarga yang sehat dan berkualitas.
Seperti dikutip RRI, Sarles memandang pemahaman kesehatan reproduksi sebagai bagian penting upaya mendongkrak mutu SDM Papua Tengah. “Tentang kesehatan reproduksi ini memang sangat penting untuk semua sektor, apalagi sebagai peserta aktif yang diundang oleh teman-teman di Provinsi Papua Tengah. Karena kita percaya bahwa mereka juga harus mengetahui bagaimana menata harapan masa depan melalui penguatan sumber daya manusia,” ujarnya. Ia berharap masyarakat tidak berhenti pada tahap paham, tetapi juga mempraktikkan pengetahuan itu dalam keseharian. RRI juga melaporkan harapan pemerintah agar forum ini melahirkan strategi yang aplikatif dan berkelanjutan, sehingga layanan kesehatan reproduksi kian efektif menjangkau warga.
Bagi keluarga di Papua Tengah, pendekatan ini diharapkan membuat informasi kesehatan reproduksi lebih mudah dipahami tanpa berbenturan dengan adat, sehingga orang tua dapat mengatur jarak kelahiran dan mengasuh anak dengan lebih baik. Ikuti perkembangannya di Gerbang Cenderawasih.
Sumber: Sasagupapua.com, KabarPapua.co, RRI.
Komentar