ADVERTORIAL — Konten ini merupakan kerja sama GerbangCenderawasih.com dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Papua Tengah.
Mengapa pencegahan stunting tidak cukup dimulai ketika bayi sudah lahir? Pemerintah Provinsi Papua Tengah menegaskan, langkah itu harus diambil jauh lebih awal, bahkan sebelum seorang perempuan hamil.
Pesan tersebut mengemuka dalam pembukaan bimbingan teknis (bimtek) tahap kedua bagi Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang digelar Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Papua Tengah di Timika, Kabupaten Mimika, pada Selasa, 1 September 2026, seperti diberitakan KabarPapua.co dan Papuadaily. Menurut Timika eXpress, bimtek itu berlangsung tiga hari, 31 Agustus hingga 2 September 2026, di Ruang Otomona, Hotel Grand Tembaga. Peserta berasal dari empat kabupaten, yakni Mimika, Puncak, Puncak Jaya, dan Intan Jaya.
Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Papua Tengah, Victor Fun, membuka kegiatan itu mewakili Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa, menurut KabarPapua.co. Ia mengingatkan bahwa stunting tidak hanya berkaitan dengan pertumbuhan fisik, tetapi juga kesehatan, kecerdasan, dan perkembangan anak, serta masa depan generasi Papua. “Pencegahan stunting harus dimulai sejak sebelum kehamilan, selama masa kehamilan, setelah persalinan, hingga usia balita,” katanya, seperti dikutip Papuadaily.
Kenali Keluarga Berisiko, Jaga Akurasi Data
Victor meminta peserta menguasai beberapa hal pokok: cara mengenali keluarga berisiko stunting, cara menyampaikan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) yang efektif, koordinasi yang lebih erat sesama anggota TPK, serta penggunaan aplikasi pendukung, misalnya Elsimil dan SIGA, dengan benar. Papuadaily mencatat, ia juga menyoroti pentingnya seribu hari pertama kehidupan serta pendampingan bagi ibu hamil, ibu setelah melahirkan, dan keluarga dengan anak balita.
Karena TPK terdiri atas bidan, kader PKK, dan kader lainnya, Victor menuntut kekompakan. “Tim pendamping keluarga harus mampu bekerja sebagai satu tim. Bukan bekerja sendiri-sendiri,” ujarnya, dikutip Papuadaily. Ia juga mengingatkan soal pelaporan: “Data yang dikumpulkan harus akurat dan sesuai kondisi sebenarnya. Jangan sekadar memenuhi laporan.”
Menurut Victor, keluarga yang membutuhkan layanan kesehatan, gizi, sanitasi, atau perlindungan sosial harus dihubungkan dengan layanan tersebut. Cara mendampingi pun perlu menyesuaikan kondisi geografis dan sosial Papua yang beragam. Ia menekankan bahwa pendamping hadir untuk menemani keluarga, bukan menghakimi mereka. Ia juga meminta dinas yang menangani pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan keluarga berencana memantau kinerja TPK di delapan kabupaten secara berkelanjutan.
Lanjutan dari Bimtek Tahap Pertama
Kepala DP3AKB Provinsi Papua Tengah, Agustinus Bagau, menyebut program ini sebagai prioritas gubernur dan wakil gubernur. “Para pendamping adalah ujung tombak kita di lapangan, agar mereka bisa melakukan deteksi dini terhadap stunting,” katanya, seperti dikutip KabarPapua.co. Karena itu, lanjut dia, setiap pendamping wajib memahami tugasnya agar pendampingan tepat sasaran.
Bagau menjelaskan, bimtek di Timika merupakan tahap kedua. Tahap sebelumnya ditujukan bagi pendamping dari Paniai, Deiyai, Dogiyai, dan Nabire, sedangkan tahap ini untuk pendamping dari Puncak, Puncak Jaya, Intan Jaya, dan Mimika. Ia memastikan DP3AKB akan terus mendukung para pendamping di delapan kabupaten di Papua Tengah.
Pemerintah berharap pelatihan ini membuat pendampingan keluarga lebih efektif dan mempercepat penurunan stunting di Papua Tengah, tulis Timika eXpress. Bagi keluarga di Mimika, Puncak, Puncak Jaya, dan Intan Jaya, artinya pendamping yang datang ke rumah kini dibekali cara kerja dan pencatatan data yang sama. Ikuti perkembangannya di Gerbang Cenderawasih.
Sumber: Timika eXpress, KabarPapua.co, Papuadaily.
Komentar