Wamendagri Ribka Haluk: Komitmen Penuh untuk Percepatan Pembangunan DOB Papua
Papua, dengan kekayaan alam dan budayanya, telah menjadi fokus utama pemerintah dalam upaya pemerataan pembangunan. Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di wilayah ini, seperti Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Selatan, merupakan langkah strategis yang didukung penuh oleh pemerintah pusat. Di garda terdepan upaya ini, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk memegang peranan kunci. Beliau tidak hanya mengawasi, tetapi juga memastikan setiap langkah pembangunan berjalan efektif demi kesejahteraan masyarakat.
Pengawasan Ketat dan Dukungan Berkelanjutan
Ribka Haluk secara konsisten menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam berbagai kesempatan, ia menegaskan bahwa pemerintah pusat akan terus memberikan dukungan, baik dari sisi anggaran, pembangunan infrastruktur, maupun penataan kelembagaan.
“Kami terus memantau setiap perkembangan di DOB Papua. Dukungan dari pusat tidak akan pernah berhenti, karena keberhasilan DOB ini adalah kunci kemajuan Papua secara keseluruhan,” ujar Ribka.
Beliau memaparkan bahwa salah satu fokus utama adalah percepatan pembangunan infrastruktur dasar, seperti jalan dan jembatan, untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah. Pembangunan ini juga mencakup fasilitas publik seperti sekolah dan puskesmas untuk menjamin akses pendidikan dan kesehatan bagi seluruh masyarakat.
Membangun Sumber Daya Manusia dan Stabilitas Pemerintahan
Selain pembangunan fisik, Wamendagri Ribka Haluk juga memprioritaskan pembangunan sumber daya manusia (SDM). Salah satu langkah konkretnya adalah memastikan perekrutan Aparatur Sipil Negara (ASN) di DOB memprioritaskan putra-putri asli Papua. Hal ini tidak hanya bertujuan untuk memberdayakan masyarakat lokal, tetapi juga untuk menciptakan stabilitas pemerintahan yang berakar pada budaya setempat.
Selama agenda rapat koordinasi dengan para pimpinan DOB, isu-isu krusial lain juga dibahas secara mendalam. Salah satunya adalah evaluasi efektivitas penggunaan dana otonomi khusus. Ribka Haluk menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Rapat tersebut juga menyentuh topik peningkatan layanan publik berbasis digital untuk mempermudah akses informasi dan pelayanan bagi warga. Dengan pengawasan dan dukungan penuh dari Wamendagri, diharapkan DOB Papua dapat segera mandiri dan memberikan dampak positif yang signifikan bagi seluruh masyarakat, mewujudkan Papua yang lebih maju, damai, dan sejahtera.